Islamsehat - Partai Demokrat geram nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diseret dalam sidang penistaan agama yang sedang membelit Basuki T Purnama ( Ahok).
Dalam sidang itu, pengacara Ahok menuding SBY mengontak Ketua Umum MUI
Ma'ruf Amin untuk meminta mengeluarkan fatwa penistaan agama terhadap
Ahok.
Wasekjen Demokrat Rachland N ashidik mengecam keras upaya
tak berdasar Ahok dan kuasa hukumnya menghubung-hubungkan Ketua Umum
Partai Demokrat, SBY dengan fatwa MUI dan Pengadilan Ahok.
"Kami
menilai perbuatan jorok tersebut adalah pembunuhan karakter yang
bermotif kampanye politik dan bersifat oportunistik karena memanfaatkan
dan menyalahgunakan imparsialitas pengadilan," ujar Rachland dalam
keterangan tertulisnya, Selasa (31/1).
Di sidang, kuasa hukum
Ahok, Humphrey Djemat bertanya kepada Ma'ruf Amin yang dihadirkan
sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum soal kontak dengan SBY. Ada dua
hal dalam pembicaraan itu, pertama permintaan SBY agar PBNU menerima
Agus-Sylvi serta tentang fatwa MUI. Humphrey mengklaim punya bukti kuat
soal itu.
"Apakah pada hari Kamisnya, sebelum bertemu paslon
Jumat, ada telepon dari Pak SBY jam 10.16 WIB yang menyatakan, pertama
mohon diatur pertemuan dengan Agus dan Sylvi bisa diterima di kantor
PBNU, kedua minta segera dikeluarkan fatwa penistaan agama?" tanya
Humphrey.
Menurut Rachland, silaturahmi Agus Sylvi kepada PBNU
adalah ekspresi penghormatan terhadap para Ulama dari Organisasi Islam
moderat terbesar di Indonesia dengan reputasi terpuji dalam merawat
kebhinekaan. Menuduh pertemuan itu sebagai jejak konspirasi untuk
menjatuhkan Ahok bukan saja dangkal, kata dia, namun pertama-tama
melecehkan integritas PBNU dan kaum Nahdliyin.
"Politisasi
pengadilan yang dilakukan Ahok dan kuasa hukumnya bukan saja salah,
namun juga kentara adalah upaya mentransformasi konflik dari pengadilan
ke tengah-tengah masyarakat. Padahal, fungsi pengadilan seharusnya
melokalisir konflik ke balik hukum demi mencegahnya menjalar dan merusak
kedamaian kehidupan masyarakat," terang dia.
Patut diingatkan,
kata dia, tugas kuasa hukum adalah membuktikan bahwa dakwaan jaksa pada
klien salah atau tidak memenuhi delik. Membangun narasi dan opini
politik tentang pihak lain yang tak berhubungan dengan kasus itu
sendiri, tidak akan menolong klien dari jeratan hukum.
Tak cuma
soal tudingan penistaan agama, kuasa hukum Ahok juga bertanya tentang
dukungan politik Ma'ruf kepada Fauzi Bowo yang didukung Demokrat pada
Pilgub DKI 2012. Hal ini menurut Demokrat tidak relevan.
Juru
bicara Agus Sylvi ini juga keberatan dan mengecam keras upaya politisasi
pengadilan Ahok oleh kuasa hukumnya terhadap kesaksian Ma'ruf Amin.
Menurut dia, Hak politik warganegara tidak dapat diadili.
"Pilihan
dan afiliasi politik warga negara bukan dan tidak bisa diperlakukan
sebagai kejahatan. Sebagai warga negara, adalah benar dan sepenuhnya
konstitusional, apabila K.H. Ma'ruf Amin memiliki preferensi politik. Ia
juga berhak untuk mengekspresikannya dengan bebas," tutur dia.
Sumber : Merdeka.com
LapakPoker merupakan Agen Poker dan Judi Online Indonesia dengan fasilitas dan pelayanan yang memanjakan setiap membernya. Dengan permainan terbaru dan terupdate diantaranya Poker Online Rupiah, Domino Qiu Qiu, Bandar Ceme dan Black Jack.
Selain itu berbagai Bonus Jackpot menarik juga menanti anda disini. Berbagai promo menarik dari kami setiap bulannya juga memberi banyak kenyamanan bagi Anda. Segera kunjungi LapakPoker.com agen poker online dan ceme keliling Indonesia yang teraman dan terpercaya.
Untuk informasi lebih lanjutnya segera mendaftar dan kunjungi websitenya disini.
Customer Support :
LIVECHAT : Lapakpoker.com
BBM : 58E7838B
LINE : csterminal
FACEBOOK : lapakpoker88
0 comments:
Post a Comment